"Data Penerima BLSM Tidak Akurat"

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyayangkan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang digunakan pemerintah untuk membagikan anggaran negara tidak akurat.

Dari rapat evaluasi BLSM Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Kamis (18/9/13) terungkap bahwa sebanyak 149.400 penerima program program keluarga harapan (PKH) yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Sementara KPS  berguna sebagai bukti bahwa pemegang kartu berhak atas program bantuan negara yaitu program Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan BLSM.

“Data yang digunakan negara untuk membagikan BLSM pada 15 juta lebih masyarakat adalah data tahun 2011, data ini pun tidak terverifikasi. Sementara di Kementrian Sosial ada hampir 150 ribu RTSM yang terverifikasi dan menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi malah tidak dapat KPS. Tidak benar ini,” ungkap Ledia dengan nada prihatin.

Tak hanya itu dari rapat ini terungkap pula bahwa anggaran untuk melakukan verifikasi data bagi penerima program PKH tambahan utk 2014 tidak tersedia, sehingga semakin potensi ketidaktepatsasaran penerima bantuan negara semakin besar.

“Jika hal semacam ini dibiarkan terus, sama saja kita membuang uang negara secara tidak tepat.” kata Ledia.

Sumber : Data Penerima BLSM Tidak Akurat