Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan penolakannya terhadap mobil
murah. Penolakan itu disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul
Shomad karena infrastruktur jalan di Kota Depok tak siap.
“Wilayah Jakarta dan Depok kayaknya tidak siap. Tidak siap karena
infrastruktur jalan di Depok belum siap,” ujarnya di Gedung DPRD Kota
Depok, Selasa (24/9/13).
Menurut Idris, di wilayah yang sudah padat keberadaan mobil murah dinilai akan memperparah kemacetan.
“Mobil murah diperuntukan untuk kelas menengah ke bawah, tetapi
memang yang menjadi masalah adalah kesiapan fasilitas di daerah,”
tuturnya.
Idris menilai kebijakan tersebut bisa dituangkan dalam sebuah aturan
untuk digelontorkan di wilayah di Indonesia yang belum padat. Coontohnya
di Sumatera, sebagaian Pulau Jawa, dan Indonesia Timur.
Idris menyebutkan bahwa masyarakat Depok banyak yang memiliki mobil
tiga hingga lima unit dalam satu rumah dan sudah membuat kemacetan di
Depok.
Apalagi jika nantinya kebijakan mobil murah dilaksanakan. “Bisa
bayangkan kalau ada mobil murah maka masyarakat Depok yang berduit
berlomba-lomba beli mobil murah untuk anaknya. Jika begitu jalan di
Depok maacetnya akan semakin parah,” paparnya.
Sebelumnya, wilayah besar seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa
Tengah juga menganggap keberadaan mobil murah akan menambah beban di
jalanan, yang berdampak pada kemacetan. Sekarang Kota Depok pun sepakat
dengan itu.
No comments:
Post a Comment