Gelombang protes serentak muncul dari para pengendara sepeda motor terkait rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) untuk mengatasi kemacetan ibu kota.
Para pengendara roda dua beralasan menggunakan sepeda motor untuk berangkat dan pulang kerja karena kondisi angkutan umum yang tidak memadai dan membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di kantor kalau tidak menggunakan sepeda motor.
"ERP untuk motor itu bukan solusi tepat untuk mengurai kemacetan," kata Thamrin Ray, warga Jakarta yang sehari-hari mengendarai motor untuk bekerja.
Dia berdalih kalau menggunakan angkutan umum membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai di tempat kerja. Dengan sepeda motor, ia hanya perlu waktu 45 menit menuju kantor. Sedangkan bila menggunakan angkutan umum waktu tempuh bisa mencapai 90 menit.
Selain itu, permasalahan biaya transportasi yang harus ia keluarkan
setiap harinya jika menggunakan angkutan umum juga harus menjadi
pertimbangan pemerintah sebelum menerapkan program ERP.
"Kalau naik angkutan umum harus beberapa kali nyambung, ongkosnya berapa, gaji bisa habis diongkos. udah gitu waktu juga lebih lama," ujar warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang berkantor di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/09).
Belum lagi, lanjutnya, jam kerja yang terkadang dapat giliran tugas hingga larut malam sehingga sulit mencari angkutan umum yaag beroperasi. "Mau naik angkutan apa kalau tengah malam," kata pria berdarah batak ini.
Warga ibu kota lainnya yang sehari-hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja, Salwa Salamah, menuturkan kondisi angkutan umum di Jakarta tidak dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Apalagi buat perempuan seperti dirinya.
"Berjubel, copet, sopirnya kebut-kebutan," kata warga Cinere, Depok, yang berkantor di Salemba, Jakarta Pusat ini.
Untuk membatasi penggunaan sepeda motor, menurut dia, pemerintah bisa menaikkan pajak sepeda motor agar masyarakat berpikir dua kali untuk membeli sepeda motor. "Tapi yang penting angkutan umumnya harus segera diperbaiki," tegasnya kepada detikcom, Jumat pekan lalu.
Adapun Agung Kumojoyo, karyawan swasta yang berkantor di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, menyarankan pemerintah DKI sebaiknya membuat jalur alternatif untuk sepeda motor, bukan sistem ERP. "Motor kan gak harus lewat jalan utama," kata dia yang sehari-hari juga mengendarai sepeda motor saat berbincang detikcom, Jumat pekan lalu.
"Kalau naik angkutan umum harus beberapa kali nyambung, ongkosnya berapa, gaji bisa habis diongkos. udah gitu waktu juga lebih lama," ujar warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang berkantor di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/09).
Belum lagi, lanjutnya, jam kerja yang terkadang dapat giliran tugas hingga larut malam sehingga sulit mencari angkutan umum yaag beroperasi. "Mau naik angkutan apa kalau tengah malam," kata pria berdarah batak ini.
Warga ibu kota lainnya yang sehari-hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja, Salwa Salamah, menuturkan kondisi angkutan umum di Jakarta tidak dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Apalagi buat perempuan seperti dirinya.
"Berjubel, copet, sopirnya kebut-kebutan," kata warga Cinere, Depok, yang berkantor di Salemba, Jakarta Pusat ini.
Untuk membatasi penggunaan sepeda motor, menurut dia, pemerintah bisa menaikkan pajak sepeda motor agar masyarakat berpikir dua kali untuk membeli sepeda motor. "Tapi yang penting angkutan umumnya harus segera diperbaiki," tegasnya kepada detikcom, Jumat pekan lalu.
Adapun Agung Kumojoyo, karyawan swasta yang berkantor di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, menyarankan pemerintah DKI sebaiknya membuat jalur alternatif untuk sepeda motor, bukan sistem ERP. "Motor kan gak harus lewat jalan utama," kata dia yang sehari-hari juga mengendarai sepeda motor saat berbincang detikcom, Jumat pekan lalu.
No comments:
Post a Comment